Selasa 14062022
Sejumlah catatan penting menguat dan harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kebijakan. Hal ini diminta langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat membuka kegiatan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) Tahun 2022 di Istana Negara Jakarta
Pemkab Bungo tak ketinggalan untuk mengikuti webinar ini secara daring di rumah dinas Bupati Bungo, Tampak hadir Staf ahli Bupati, asisten dan beberapa pejabat perwakilan OPD hadir di lingkungan Pemkab Kabupaten Bungo.
Jokowi menekankan bahwa belanja pemerintah baik pusat dan daerah harus memiliki tiga hal penting. Yaitu menciptakan nilai tambah bagi negara, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan efektif, efisien dan akuntabel.
Presiden pun meyakini belanja produk dalam negeri dapat memaju pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, meningkatkan lapangan pekerjaan, hingga memicu investasi.
“Saya minta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyinergikan upaya ini, kawal semua Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah dan unit-unit yang lain. Untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” tegasnya.
Selain itu Jokowi juga menekankan belanja negara harus efisien. Ia tak ingin APBN sebesar Rp 2,714 triliun dan APBD yang sebesar Rp 1,197 triliun hanya digunakan untuk belanja produk-produk impor. Dengan membelanjakan produk-produk dalam negeri, maka juga akan meningkatkan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
Jokowi mengaku tahu banyak kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah yang tidak ingin membeli produk dalam negeri dengan berbagai alasan. Seperti tak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, kurangnya kualitas produk dan lain-lain.
Selanjutnya, Jokowi juga menginstruksikan agar BPKP terus mengawal kepatuhan kementerian/lembaga, pemda, BUMN dan BUMD untuk memenuhi komitmen target belanja produk dalam negeri. Ia bahkan meminta agar memberi sanksi yang tegas.*(bski)*
: tanpa label